Jakarta, Humas BRIN. Ada banyak lembaga yang terlibat dalam kegiatan pelatihan vokasional Sektor Perikanan, baik yang dimiliki Kementerian atau masyarakat, diantaranya : BLK, LKP, BP3, Agen Tenaga Kerja, dan Provider Online. Lembaga-lembaga ini ada di sejumlah daerah, baik provinsi hingga di kabupaten/kota. Namun lembaga-lembaga ini sepertinya berjalan sendiri-sendiri. 

Peneliti Pusat Riset Kependudukan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan bahwa kelembagaan yang terlibat kegiatan pelatihan  masih minim sinergi sehingga efektifias dan dampak yang dihasilkan perlu dipertanyakan. Adapun program pelatihan yang ditawarkan dirasa tidak match dengan kebutuhan pemakai. Hal ini dijelaskan Anggi, sebagai akibat dari alur program yang digulirkan bersifat top-down, dari pusat. “Masalah kordinasi antar kelembagaan, penentuan program, prioritas, dan target capaian menjadi masalah yang perlu dicarikan solusinya,”  jelas Anggi pada acara daring Launching Policy Brief  “Reformasi Pasar Tenaga Kerja Sektor Perikanan : Desain dan Tata Kelola Pelatihan Vokasional pada Lapangan Ekonomi Informal”  pada Rabu, (29/09).  

Menurut Anggi, Policy brief  ini disusun berdasar hasil kajian selama setahun dari pertengahan tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021, dengan lokasi riset di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, melibatkan 15 orang peneliti. Dari hasil kajian, juga ditemukan rendahnya minat generasi muda, untuk bekerja di sektor usaha perikanan. “Salary Work, sepertinya lebih menarik minat generasi muda dibanding bekerja sebagai nelayan,” ujar Anggi. Dijelaskan juga,rendahnya income di sektor ini, menjadi sebab generasi muda bekerja di sektor lainnya. 

Walaupun rendah tingkat pendapatan, bahwa sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. “Dalam sistem perikanan informal tidak memerlukan kualifikasi pendidikan formal sehingga penyerapan tenaga kerjanya lebih terbuka”, papar Anggi. Untuk itulah agar lebih meningkatkan produktifitas serta nilai tambah, usaha sektor perikanan, baik formal maupun informal,  diperlukan intervensi pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada tenaga kerja di sektor tersebut. “Semakin besar dan meningkat produksi perikanan di suatu daerah, kecenderungan munculnya kegiatan ekonomi informal di sektor pengolahan ikan juga akan semakin terbuka,” ungkap Anggi.     

Untuk menjawab temuan masalah serta tantangan di pasar tenaga kerja sektor perikanan tersebut, Anggi menawarkan sejumlah rekomendasi, diantaranya: (1). Perlunya pembentukan Komite Sektor Perikanan Nasional sebagai sub-sektor di Komite Vokasi Nasional yang sudah ada. Selain itu di daerah-daerah, baik provinsi atau kabupaten / kota, juga perlu dibentuk Komite Sektor Perikanan Daerah. (2). Reformasi lembaga pelatihan vokasional informal di daerah, melalui pengelolaan lembaga pelatihan di bawah Komite Vokasi Daerah. (3).  Reformasi pelayanan, berupa : standardisasi, sertifikasi, dan triple skilling (skilling, re-skilling, dan up-skilling). (4). Reformasi institusi ekonomi perikanan informal, yaitu pengakuan institusi ekonomi rumah tangga / Badan Usaha Rumah Tangga, dengan insentif dan akses teknologi digital, serta integrasi Skill Development Center (SDC) di daerah ke dalam Komite Vokasi Nasional di Daerah.

Plt. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Herry Jogaswara, dalam sambutannya , berharap bahwa hasil kajian tim-nya yang sekarang dalam bentuk Policy Brief, bisa dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. “Tidak ada yang lebih membahagiakan peneliti, selain dipakainya produk / hasil riset-nya oleh stakeholder,” tutur Herry. “Policy Brief ini dapat diserahkan ke pengambil kebijakan terkait, sehingga bisa dijadikan landasan pengambilan kebijakan berdasar hasil riset atau evidence based policy,” pungkas Herry(Bn/ Ed: mtr)