Jakarta, Humas LIPI. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia bersifat global. Upaya yang dilakukan pemerintah terus dilakukan dari berbagai segi dan sektor, salah satunya di sektor kesehatan melalui Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

“Dalam rangka mendukung upaya pemerintah tersebut, LIPI telah membentuk konsorsium yang terdiri dari berbagai unsur peneliti, lembaga masyarakat serta industri untuk mendiskusikan secara intens dalam rangka memberikan penguatan pada SKN dalam konteks bencana pandemi,” demikian Herry Yogaswara, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dalam sambutannya saat webinar bertajuk “Penguatan Sistem Kesehatan Nasional Yang Tangguh Terhadap Bencana Kesehatan: Pembelajaran dari Setahun Pandemi” pada Kamis (15/4).

“Konsorsium tersebut bersinergi untuk merumuskan naskah akademis penguatan SKN yang diharapkan dapat menjadi bahan advokasi yang berdampak nyata terhadap perlunya penguatan SKN yang tangguh terhadap bencana kesehatan di Indonesia.” lanjut Herry. ”Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan –LIPI telah  menginisiasi rangkaian diskusi dan saling berbagi informasi kegiatan/riset yang dilakukan pada April-Oktober 2020 dengan melibatkan baik individu maupun institusi yang tergabung dalam Konsorsium SKN,” imbuhnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih mengatakan, SKN dalam konteks bencana pandemi maupun epidemi lebih mengarah kepada memahami permasalahan kesehatan masyarakat, juga dalam rangka mengembangkan alternatif pemecahan sosial serta untuk mengembangkan desain SKN. ”Target yang akan dituju berupa kebijakan dalam mengembangkan SKN konteks bencana pandemi/epidemi, kerangka besar yang ingin dibangun dari penguatan SKN ini adalah dengan menjadikan upaya penguatan masyarakat sebagai inti kebijakan (people –centered policy).” tegas Sunarti.

Lebih lanjut, Sunarti menjelaskan bahwa dengan memberdayakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam situasi bencana kesehatan perlu didukung  SDM kesehatan yang mumpuni untuk  bekerja bersama masyarakat. “Hal ini untuk memperbaiki tata kelola regulasi, organisasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan Sunarti dari tujuh subsistem SKN, ada lima kluster usulan topik mengacu pada SKN yaitu: (1).Pembiayaan kesehatan, penyediaan farmasi dan alat kesehatan; (2). SDM kesehatan dan kebencanaan; (3). Manajemen, informasi dan regulasi (tatakelola); (4). Pemberdayaan masyarakat ; (5). Knowledge Management Covid-19,”jelas Sunarti.

Kemudian ada beberapa rekomendasi upaya penguatan SKN, diantaranya: (1). Mengacu pada WHO Health System Framework,dan Sendai Framework melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai inti kebijakan  (people-centered policy); (2) Memperhatikan pada basis data yang terintegrasi; (3) Sumberdaya kesehatan yang mumpuni sebagai edukasi dan pendampingan pada masyarakat untuk paham dan mau terlibat aktif dalam pencegahan, mengatasi dan berupaya bangkit kembali (build-back better) dengan lebih baik; (4). Dari sisi Pemerintah, harus mampu memberikan arah, kebijakan, dan panduan yang jelas serta  koordinatif sehingga implementasi kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan kapasitas lokal.

“Percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, akademisi, pemerintah, swasta dan masyarakat serta media,” tegas Sunarti. 

Masih dalam rekomendasi, berharap SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat. “Penguatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan sebagai garda terdepan dalam menghadapi masalah pandemi/epidemi dan nantinya  masyarakat akan lebih siap atau bahkan bisa melakukan mitigasi untuk menghadapi situasi yang akan datang. (rdn /Ed: mtr)